DPR Dorong Pembangunan Pelabuhan Kijing, Kalbar

02-08-2016 / KOMISI V

 

Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI mendorong PT Pelindo II untuk segera merealisasikan pembangunan pelabuhan samudera  di Pantai Kijing, Pulau Temajo, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.  Hal ini diperlukan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Kalbar.

 
Dalam kunjungannya, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta kepada semua pihak termasuk pemerintah daerah untuk membantu Pelindo II mengembangkan pelabuhan laut di Kijing karena Pelabuhan Pontianak sudah tidak memadai lagi untuk menampung kebutuhan aktivitas perdagangan.
 

“Pelabuhan ini sudah tidak bisa lagi dikembangkan, hanya bisa dilakukan efisiensi dengan modernisasi peralatan yang ada,” ungkap Lasarus saat memimpin kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (01/08/2016).

 

Selain itu, lanjut Lasarus, salah satu masalah yang dihadapi pelabuhan tersebut adalah kuatnya sedimentasi di sepanjang alur sungai Kapuas. Akibatnya, akses transportasi kapal semakin sulit karena tergantung pada pasang surut air laut.

 

 “Kami mendorong Pelindo cepat mencari solusi, supaya pelabuhan baru yang nanti bisa masuk kapal besar. Tidak seperti sekarang, tunggu jamnya dulu baru bisa sandar.  Dalam kota Pontianak juga sudah mulai macet, nah begitu peti kemas pindah kesana (Kijing), maka dengan sendirinya seluruh aktivitas terkait peti kemas ini akan keluar dari kota dan tidak mengganggu arus transportasi masyarakat dalam kota Pontianak,” jelas Lasarus.

 

Dalam pertemuannya dengan PT Pelindo II tersebut, hal senada disampaikan anggota Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie (F-Nasdem) bahwa masalah pelabuhan ini sangat vital karena memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian Kalbar.

 
Selama ini untuk mengekspor salah satu komoditas utama Kalbar yaitu Crude Palm Oil (CPO), pengiriman harus melalui pelabuhan tetangga seperti Belawan sehingga pemerintah setempat tidak mendapatkan pajak dari kegiatan ekspor tersebut.  “Sampai saat ini kita tidak dapatkan devisa karena kita ekspor CPO dari pelabuhan lain,” tegasnya.
 

“Makanya kita minta apa yang menjadi hambatan, untuk mempermudah dan mempecepat sehingga pembangunan pelabuhan laut di Kijing segera terealisasi pada tahun 2020” imbuh politisi dari dapil Kalimantan Barat itu.

 

Nantinya, Pelabuhan Kijing akan menjadi pelabuhan di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I meliputi Sumatera dan Kalimantan Barat sehingga ekspor Kalbar bisa melalui pelabuhan tersebut. (ann,mp) foto:anne/mr.

BERITA TERKAIT
Kecelakaan di GT Ciawi, Bakri: DPR Akan Bentuk Panja Standardisasi Jalan Tol
07-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, A. Bakri HM, menyatakan bahwa pihaknya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk...
Kecelakaan Maut Ciawi, Sudjatmiko Minta Perketat Pengawasan Kendaraan Niaga
07-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko turut prihatin atas kecelakaan maut yang terjadi di pintu tol Ciawi...
Anggaran Kemen PU Terjun Jadi 29 T, Lasarus: 1000% Saya Tak Setuju!
06-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2/2025) diwarnai oleh sejumlah protes, hal ini timbul lantaran...
Terima Audiensi DPRD Sumut, Lokot Nasution: Ini Hajat Hidup Orang Banyak
06-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Lokot Nasution menerima kunjungan dari Komisi D DPRD Sumatera Utara pada...